Forex Halal Menurut Mui

Halal atau Haram kah Forex itu. Apa itu Forex. Foreign Exchange Devisen atau dikaal sebagai valuta asing valas merupakan salah satu pilihan investasi yang berkembang di Indonesien saat ini Forex Trading adalah transaksi perdagangan nilai tukar mata uang asing di pasar uang internasional yg tidak mengerti forex secara Detail ato hanya mencoba-coba bisa kemungkinan besar mengatakan forex adalah judi hal lain bisa juga, ada yg verlust cukup besar saat bermain forex, padahal dia udah jadi trader selama 1 tahun, setela itu dia kecewa dan mengatakan forex adalah judi apa yg membedakan jual beli Saham di bank ato pada BEI dgn forex, salah satunya adalah tempat transaksi klo forex adalah judi, berarti silakan tutup saja BEI beserta saham penggerak ekonomi yg ada di Indonesien. Bagi anda yg mengatakan HARAM, ada 2 kemungkinan 1 Anda tidak mengerti dalam berinvestasi berbisnis dan Mentransaksikannya 2 Anda tidak mempunyai MODAL UANG Jadi untuk und y yg memiliki UANG silahkan mempelajari dan MENCOBA, Bagi Anda yang mengatakan Halal ,, 1 Transaksisinya tidak tebak-tebakan karena transaksinya didasari dengan analisa teknikal dan fondamental 2 Pelakunya sebagai penjual dan pembeli pedagang 3 Ada perjanjian di awal transaksi dengan menandatangani aggreement. FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS. Fatwa Dewan Syari ah Nasional Majelis Ulama Indonesien Nr. 28 DSN-MUI III 2002, Tentang Jual Beli Mata Uang Al-Schal Firman Allah, QS Al-Baqarah 2 275 Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Hadis nabi riwayat al-baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa id al - Khudri Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak HR al-baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban Hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa i, dan Ibn Majah, Dengan teches Muslim dari Ubadah bin Shamit, Nabi sah bersabda Juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum sya ir dengan sya ir, kurma dengan kurma, dan Garam dengan Garam Denga Syara Harus Sama Dan Sejenis Serta Secara Tunai Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa i, Abu Daud, Ibnu Majah, Dan Ahmad, Dari Umar bin Khattab, Nabi sah Bersabda Jual - beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa id al-Khudri Nabi sah bersabda Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya Dan janganlah menambahkan sebagaian atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara bin Azib dan Zaid bin Ein rqam Rasulullah sah melarang menjual perak dengan emas secara piutang tidak tunai Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang menghar Amkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram MENIMBANG 1 Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi. jual-beli mata uang al-sharf, Baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis 2 Bahwa dalam urf tijari tradisi perdagangan transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandang ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain 3 Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan Ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman. MEMPERHATIKAN 1 Surat dari pimpinah Einheit Usaha Syariah Bank BNI nein UUS 2 878 2 Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syari ah Nasional Pada Hari Kamis, Tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2002.MEMUTUSKAN Dewan Syari ah Nasional Menetapkan FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG AL-SHARF Pertama Ketentuan Umum. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut 1 Tidak untuk spekulasi untung-untungan 2 Ada kebutuhan transaks atau untuk berjaga-jaga simpanan 3 Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama Dan secara tunai at-taqabudh 4 Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Kedua Jenis-jenis transaksi Valuta Asing.1 Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu über den Zähler atau penyelesaiannya paling Lambat dalam jangka Waktu DUA hari Hukumnya adalah boleh, karena dianggap Tunai, sedangkan Waktu DUA hari dianggap sebagai proses penyelesaian Yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi Internasional 2 Transaksi FORWARD yaitu transaksi pem belian dan penjualan Valas Yang nilainya ditetapkan pada Saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang alias N datang, antara 2 24 jam sampai dengan satu tahun Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan muwa adah dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk Vorwärtsvereinbarung untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari lil hajah 3 Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga vorwärts Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir spekulasi 4 Transaksi OPTION yaitu kontrak untuk memperoleh Hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu Hukumnya haram, karena mengandung unusru maisir spekulasi. Ketiga Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata Terdapat kek Eliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Tanggal 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M DEWAN SYARI AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIEN Saya memang baru saja mempelajari tentang dunia investasi melalui saham, indeks, forex, dan istilah2 lainnya yang sejenis Tapi dengan Sedikit membuka diri saja kita semua semestinya tahu, bahwa apapun sikap dan pandangan kita terhadap investasi indeks forex dan kawan2, dan meski kita tidak ikutan terjun di dalamnya, baik sedikit atau banyak proses transaksi yang ada di dalamnya bisa mempengaruhi pergerakan mata uang, pergerakan komoditas, Dan devisa negara kita Artinya handel indeks forex akan tetap berjalan dan bisa ikutan menghantam perekonomian negara kita dengan cara khas-nya sendiri Kalo menurut saya menurut saya loh, baiknya kita bagi2 tugas ajah Buat yang pro silahkan teruskan Handel indeks foreknya dengan lebih serius dan profesional dan Buat yang kontra Pilihan ada di Tangan anda. Hukum Trading Forex Menü rut MUI Halal atau Haram Mengingat banyaknya Yang mempertanyakan apa hukum den Handel mit Devisen menurutIslam Meski sudah Banyak dikupas maka berikut ini Saya veröffentlichen artikel Dari Gainscope tentang Fatwa MUI tentang TRADING FOREX Di luar sana berkembang juga pendapat Yang bersebarangan dengan Fatwa MUI ini di mana Mereka tetap berpendirian pada Bahwa handel forex adalah HARAM dengan hujjah argumen yang mereka pegangi Keputusan berpulang pada dan ada di Tangan Anda Selamat membaca. Fatwa MUI Tentang Jual Beli Mata Uang AL-SHARF Pertanyaan Yang Pasti Ditanyakan Oleh Setiap Trader di Indonesien.1 Apakah Trading Forex Haram.2 Apakah Trading Forex Halal.3 Apakah Trading Forex diperbolehkan dalam Agama Islam.4 Apakah SWAP itu. Mari kita bahas dengan artikel yang pertama. Forex Dalam Hukum Islam. Dalam bukunya Prof Drs Masjfuk Zuhdi Yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh bahwa Forex Perdagangan Valas diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adany a perdagangan barang-barang kebutuhan komoditi antar negara Yang bersifat Internasional Perdagangan Ekspor-Impor ini tentu memerlukan ALAT bayar yaitu uang Yang Masing-Masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda satu Sama Verschiedenes sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga Timbul PERBANDINGAN nilai MATA uang antar negara. Perbandingan nilai mata uang antar negara terkumpul dalam Suatu BURSA atau PASAR Yang bersifat Internasional dan terikat dalam Suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan Nilai mata uang Suatu negara dengan negara Verschiedenes ini berubah berfluktuasi setiap saat sesuai Volumen permintaan dan penawarannya Adanya permintaan dan Penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang Yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS.1 Ada Ijab-Qobul --- Ada perjanjian untuk memberi dan menerima. Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai Ijab - Qobulnya dilakukan d engan lisan, Tulisan dan Utusan Pembeli dan penjual mempunyai wewenang Penuh melaksanakan dan melakukan tindakantindakan hukum dewasa dan berpikiran sehat.2 Memenuhi syarat Menjadi OBJEK transaksi JUAL-beli yaitu. Suci barangnya bukan najis Dapat dimanfaatkan Dapat diserahterimakan Jelas barang dan harganya Dijual dibeli Oleh pemiliknya sendiri Atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, bahwa jual beli saham itu diperbolehkan dalam agama. Jangan Kamu Membeli ikan Dalam Luft, Karena Sesungguhnya Jual Beli Yang Demikian Itu Mengandung Penipuan. Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi dari Ibnu Mas ud. Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifatsifatnya atau ciri-cirinya Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak Khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah. Barang siapa yang membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti Ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam. Kesulitan itu menarik kemudahan. Demikian juga jual beli barang-barang Yang telah terbungkus tertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, as Alkam diberi etikett yang menerangkan isinya Vide Sabiq, op cit hal 135 Mengenai teks kaidah hukum Islam tersebut di atas, Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal 55.JUAL BELI VALUTA ASING DAN SAHAM. Yang dimaksud dengan valuta Asing adalah mata uang luar negeri seperi dolar Amerika, poundsterling Inggris, Ringgit Malaysia dan sebagainya Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka TIAP negara membutuhkan valuta Asing untuk alat bayar luar negeri Yang dalam dunia perdagangan disebut devisa Misalnya eksportir Indonesien akan memperoleh devisa Dari hasil Ekspornya, sebaliknya importir Indonesien memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri. Dengan demikian akan timbul penawaran dan perminataan di bursa valuta asing setiap negara berwenang penuh menetapkan kurs uangnya masing-masing kurs adalah perbandingan nilai uangnya terhadap mata uang asing misalnya 1 dolar Amerika Rp 12 000 Namun kurs uang atau perbandingan nilai tukar setiap saat Bisa berubah-ubah, tergantung pada kekuatan ekonomi negara masing-masing Pencatatan kurs uang dan transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di Bursa Valuta Asing AWJ Tupanno, et al Ekonomi dan Koperasi, Jakarta, Depdikbud 1982, hal 76-77.FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS. Fatwa Dewan Syari ah Nasional Majelis Ulama Indonesien. No 28 DSN-MUI III 2002 tentang Jual Beli Mata Uang Al-Sharf. a Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan. transaksi jual-beli mata uang al-sharf, Baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. b Bahwa dalam urf tijari tradisi perdagangan transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa. bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. c Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut Dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman.1 Firman Allah, QS Al-Baqarah 2 275 Dan Alle Ah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.2 Hadis nabi riwayat al-baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa id al-Khudri Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak HR albaihaqi dan Ibnu Majah, Dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.3 Hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari Ubadah bin Shamit, Nabi sah bersabda Juallah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya Ir. Sai ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam denga syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.4 Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa i, Abu Daud, Ibnu Majah, Dan Ahmad, Dari Umar bin Khattab, Nabi sah bersabda Jual-Beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai.5 Hadis Nabi riwayat Muslim Dari Abu Sa id al-Khudri, Nabi sah Bersabda Janganlah kamu menjual emas Denai emas kecuali sama nilainya dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya dan janganlah menambahkan sebagaian atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.6 Hadis Nabi riwayat Muslim Dari Bara Bin Azib dan Zaid bin Arqam Rasulullah sah melarang menjual perak dengan emas secara piutang tidak tunai.7 Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan Syman-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.8 Ijma Ulama sepakat ijma bahwa akad al-sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.1 Surat dari pimpinah Einheit Usaha Syariah Bank BNI nein UUS 2 878.2 Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari ah Nasional pada Hari Kamis, Tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2 002.Dewan Syari ah Nasional Menetapkan FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG AL-SHARF. Pertama Ketentuan Umum. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut.1 Tidak untuk spekulasi untung-untungan.2 Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga - Jaga simpanan.3 Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai at-taqabudh.4 Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai. Kedua Jenis-jenis transaksi Valuta Asing. 1 Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu über den counter atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan Transaksi internasional.2 Transaksi VORWÄRTS, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya dit Etapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan muwa adah dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan Nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk vorwärts vereinbarung untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari lil hajah.3 Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga vorwärts Hukumnya haram, karena mengandung unsur Maisir spekulasi.4 Transaksi OPTION yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir spekulasi. Ketiga Fatwa ini berlaku sejak Tanggale ditetapka N, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta. Tanggal 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M. DEWAN SYARI AH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIEN. Tulisan Lain Yang Menguatkan Adalah Sebagaimana Ditulis Oleh Dr. Mohammed Obaidullah di bawah ini tentang ISLAMIC FOREX TRADING.1 Die grundlegenden Austauschkontrakte Es gibt einen allgemeinen Konsens unter islamischen Juristen, da die Währungen der verschiedenen Länder an einer Stelle mit einer anderen Rate als der Einheit ausgetauscht werden können, da Währungen unterschiedlicher Länder sind unterschiedliche Einheiten mit unterschiedlichen Werten oder intrinsischen Wert und Kaufkraft Es scheint auch eine allgemeine Vereinbarung unter einer Mehrheit der Gelehrten zu sehen, dass die Devisenbörse auf einer Forward - Basis nicht zulässig ist, dh wenn die Rechte und Pflichten von Beide Parteien beziehen sich auf ein zukünftiges Datum Allerdings gibt es erhebliche Meinungsverschiedenheit unter den Juristen, wenn die Rechte von Entweder eine der Parteien, die gleich wie die Verpflichtung der Gegenpartei ist, wird auf ein zukünftiges Datum verschoben. Um zu erarbeiten, betrachten wir das Beispiel von zwei Individuen A und B, die zu zwei verschiedenen Ländern gehören, Indien und US bzw. A beabsichtigt Verkaufe indische Rupien und kaufen US-Dollar Das Umgekehrte gilt für B Der Rup-Dollar-Wechselkurs vereinbart ist 1 20 und die Transaktion beinhaltet Kauf und Verkauf von 50 Die erste Situation ist, dass A eine Spotzahlung von Rs1000 zu B und akzeptiert Zahlung Von 50 aus B Die Transaktion wird von beiden Seiten auf einer Spot-Basis abgewickelt. Diese Transaktionen sind gültig und islamisch zulässig Es gibt keine zwei Meinungen über die gleiche Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass die Abwicklung der Transaktion von beiden Enden auf ein zukünftiges Datum verzichtet wird Nach sechs Monaten ab jetzt bedeutet dies, dass sowohl A als auch B die Zahlung von Rs1000 oder 50 annehmen und akzeptieren werden, je nach Fall nach sechs Monaten. Die vorherrschende Ansicht ist, dass ein solcher Vertrag nicht islamisch zulässig ist Ible Eine Minderheitssicht hält es für zulässig Das dritte Szenario ist, dass die Transaktion teilweise nur von einem Ende abgewickelt wird. Beispielsweise macht A eine Zahlung von Rs1000 jetzt an B anstelle eines Versprechens von B, um ihm nach sechs Monaten 50 zu zahlen. A akzeptiert jetzt 50 aus B und verspricht, ihm nach sechs Monaten Rs1000 zu bezahlen. Es gibt diametral entgegengesetzte Ansichten über die Zulässigkeit solcher Verträge, die in Währungen bai-salam sind. Ziel dieses Papiers ist es, eine umfassende Analyse verschiedener Argumente vorzustellen Unterstützung und gegen die Zulässigkeit dieser Grundverträge mit Währungen Die erste Vertragsform, die den Austausch von Gegenwerten vor Ort durchführt, liegt außerhalb jeglicher Art von Kontroverse. Erlaubnis oder anderweitig der zweiten Art des Vertrages, bei der die Lieferung eines der Gegenwerte aufgeschoben wird Ein zukünftiges Datum, wird im Rahmen des Riba-Verbots allgemein diskutiert. Dementsprechend diskutieren wir diesen Vertrag im Detail in Abschnitt 2, der Witz handelt H die Frage des Verbots von Riba Die Zulässigkeit der dritten Vertragsform, in der die Auslieferung der beiden Gegenwerte aufgeschoben wird, wird im Rahmen der Verringerung von Risiken und Unsicherheiten oder Gharar, die an solchen Verträgen beteiligt sind, allgemein diskutiert. Dies ist daher das zentrale Thema von Abschnitt 3, der sich mit der Frage von gharar beschäftigt Abschnitt 4 versucht eine ganzheitliche Sicht auf die Scharia bezieht sich auch auf die ökonomische Bedeutung der Grundformen der Vertragsgestaltung auf dem Devisenmarkt 2 Die Frage des Riba-Verbots Die Divergenz der Ansichten1 über die Zulässigkeit oder auf andere Weise Von Devisentermingeschäften in Währungen kann in erster Linie auf die Frage des Riba-Verbots zurückgeführt werden. Die Notwendigkeit, Riba in allen Formen von Devisenverträgen zu beseitigen, ist von größter Bedeutung Riba in seinem Scharia-Kontext wird allgemein definiert2 als ein rechtswidriger Gewinn aus der quantitativen Ungleichheit der Gegenwerte in einer Transaktion, die den Austausch von zwei oder mehr Arten anwa, die zu den s gehören, bewirken Ame-Gattung Jins und werden von der gleichen effizienten Ursache geregelt illa Riba ist in der Regel in Riba al-Fadl Überschuss und Riba al-Nasia Deferment, die einen rechtswidrigen Vorteil durch Überschuss oder Aufschub behaupten bzw. Unverbesserung der ersteren wird durch eine Bestimmung, die Der Wechselkurs zwischen den Objekten ist Einheit und kein Gewinn ist für beide Parteien zulässig Die letztere Art von Riba ist verboten, indem sie eine aufgeschobene Abwicklung verweigert und sicherstellt, dass die Transaktion von beiden Parteien an Ort und Stelle abgewickelt wird. Eine andere Form von Riba heißt Riba al - jahiliyya oder vor-islamischen Riba, die Oberflächen, wenn der Kreditgeber fragt den Kreditnehmer am Fälligkeitstag, wenn die letzteren würde die Schulden begleichen oder erhöhen die gleiche Zunahme begleitet von Aufladung Zinsen auf die Menge anfänglich ausgeliehen. Das Verbot von Riba im Austausch von Währungen, die zu verschiedenen Ländern gehören, erfordert einen Prozess der Analogie qiyas Und in einer solchen Übung mit Analogie qiyas, effiziente Ursache illa pla Ys eine äußerst wichtige Rolle Es ist eine gemeinsame effiziente Ursache illa, die den Gegenstand der Analogie mit ihrem Subjekt verbindet, in der Ausübung der analogen Argumentation Die entsprechende effiziente Ursache illa bei Austauschverträgen wurde von den Hauptschulen von Fiqh unterschiedlich definiert Dieser Unterschied spiegelt sich in der analogen Argumentation für Papierwährungen, die zu verschiedenen Ländern gehören. Eine Frage von beträchtlicher Bedeutung im Prozess der analogen Argumentation bezieht sich auf den Vergleich zwischen Papierwährungen mit Gold und Silber In den frühen Tagen des Islam, Gold und Silber alle durchgeführt Die Funktionen des Geldes Thaman Währungen wurden aus Gold und Silber mit einem bekannten intrinsischen Wert Quantum aus Gold oder Silber in ihnen enthalten Diese Währungen sind beschrieben als thaman haqiqi, oder naqdain in Fiqh Literatur Diese waren allgemein akzeptabel als Hauptmittel des Tausches, Rechnungswesen Ein großes Stück von Transaktionen Viele andere Rohstoffe, wie zB verschiedene minderwertige Metalle al Also als Mittel des Austausches gedient, aber mit eingeschränkter Akzeptanz Diese werden als Fals in der Fiqh-Literatur beschrieben. Diese sind auch als Thaman istalahi bekannt wegen der Tatsache, dass ihre Akzeptanz nicht aus ihrem intrinsischen Wert stammt, sondern aufgrund des Status, der von der Gesellschaft während der Zeit gegeben wird Eine bestimmte Zeitspanne Die obigen zwei Währungsformen wurden von den frühen islamischen Juristen vom Standpunkt der Zulässigkeit der Verträge, die sie betreffen, sehr unterschiedlich behandelt. Die Frage, die gelöst werden muss, ist, ob die gegenwärtigen Alterspapierwährungen unter die ehemalige Kategorie fallen oder die Letzteres Eines ist, daß diese mit dem thaman haqiqi oder Gold und Silber gleich behandelt werden sollten, da diese als das Hauptmittel des Tausches und der Rechnungseinheit wie die letzteren dienen, also durch eine analoge Begründung alle Scharia-bezogenen Normen und Unterlassungen anwendbar Zu thaman haqiqi sollte auch auf Papier währung Austausch von thaman haqiqi ist bekannt als bai-sarf, und daher die Transaktionen i N Papierwährungen sollten von den für die Bai-Seeder relevanten Scharia-Regeln geregelt werden. Die gegenteilige Ansicht behauptet, dass Papierwährungen in ähnlicher Weise wie Fals oder Thaman Istalahi behandelt werden sollten, weil ihr Nennwert sich von ihrem intrinsischen Wert unterscheidet. Ihre Akzeptanz Stammt aus ihrem rechtlichen Status innerhalb des heimischen Landes oder der globalen ökonomischen Bedeutung, wie im Fall von US-Dollar, zum Beispiel.2 1 Eine Synthese alternativer Ansichten.2 1 1 Analoges Argumentieren Qiyas für Riba Prohibition. Das Verbot von Riba basiert auf der Tradition Daß der heilige Prophet Friede auf ihm sagte, Gold für Gold, Silber für Silber, Weizen für Weizen, Gerste für Gerste, Datum für Datum, Salz für Salz, in gleichen Mengen an der Stelle und wenn die Waren anders sind, verkaufen als Es passt zu Ihnen, aber an der Stelle So gilt das Verbot der Rippe in erster Linie für die beiden Edelmetalle Gold und Silber und vier andere Rohstoffe Weizen, Gerste, Datteln und Salz. Es gilt auch, in Analogie q Iyas zu allen Arten, die von der gleichen effizienten Ursache illa regiert werden oder die zu irgendeinem der Gattungen der sechs in der Tradition zitierten Gegenstände gehören, gibt es jedoch keine allgemeine Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Schulen von Fiqh und sogar Gelehrten, die dazu gehören Schule auf die Definition und Identifizierung der effizienten Ursache illa von riba. For die Hanafis, effiziente Ursache illa von Riba hat zwei Dimensionen der ausgetauschte Artikel gehören zu den gleichen Gattung Jins diese besitzen Gewicht Wazan oder Messbarkeit kiliyya Wenn in einem gegebenen Austausch, die beiden Elemente Von effizienter Ursache illa vorhanden sind, dh die ausgetauschten Gegenwerte gehören zu denselben Gattungsspitzen und sind alle abwägbar oder alle messbar, dann ist kein Gewinn zulässig, der Wechselkurs muss gleich der Einheit sein und der Austausch muss vor Ort sein Fall von Gold und Silber, die beiden Elemente der effizienten Ursache illa sind Einheit der Gattung Jins und Gewichtung Dies ist auch die Hanbali Ansicht nach einer Version3 Eine andere Version ist Ähnlich wie die Shafii - und Maliki-Ansicht, wie unten diskutiert. Wenn Gold für Gold ausgetauscht wird oder Silber gegen Silber ausgetauscht wird, sind nur Spot-Transaktionen ohne Gewinn zulässig. Es ist auch möglich, dass in einem gegebenen Austausch eines der beiden Elemente Von effizienter Ursache illa vorhanden ist und die andere fehlt Zum Beispiel, wenn die ausgetauschten Artikel alle abwägbar oder messbar sind, aber zu verschiedenen Gattungsspitzen gehören oder wenn die ausgetauschten Artikel zu denselben Gattungsspitzen gehören, aber weder abwägt noch messbar sind, dann austauschen Gewinne, die sich von der Einheit unterscheiden, ist zulässig, aber der Austausch muss auf der Stelle sein. Wenn also Gold für Silber ausgetauscht wird, kann sich die Rate von der Einheit unterscheiden, aber keine aufgeschobene Abrechnung ist zulässig Wenn keines der beiden Elemente der effizienten Ursache Illa von Riba sind in einer gegebenen Börse vorhanden, dann keine der Unterlassungsansprüche für Riba Verbot gelten Austausch kann mit oder ohne Gewinn und sowohl auf einer Stelle oder aufgeschoben Basis stattfinden Fall von Austausch mit Papierwährungen, die zu verschiedenen Ländern gehören, würde das Riba-Verbot eine Suche nach einer effizienten Ursache erfordern. Währungen, die zu verschiedenen Ländern gehören, sind deutlich voneinander getrennte Einheiten, die gesetzliche Ausschreibung innerhalb bestimmter geografischer Grenzen mit unterschiedlichem intrinsischem Wert oder Kaufkraft sind. Daher eine große Mehrheit Von Gelehrten vielleicht zu Recht behaupten, dass es keine Einheit von Gattungsjins gibt. Darüber hinaus sind diese weder abwägert noch messbar. Dies führt zu einer direkten Schlussfolgerung, dass keines der beiden Elemente der effizienten Ursache illa von Rippen in einem solchen Austausch existiert. Daher kann der Austausch stattfinden Frei von jeglicher Unterlassung über den Wechselkurs und die Art der Abwicklung Die Logik, die dieser Position zugrunde liegt, ist nicht schwer zu verstehen. Der intrinsische Wert der Papierwährungen, die zu verschiedenen Ländern gehören, unterscheiden sich, da diese unterschiedliche Kaufkraft haben. Zusätzlich ist der innere Wert oder Wert des Papiers Währungen können nicht identifiziert werden oder ass Im Gegensatz zu Gold und Silber, die gewogen werden können. Daher kann weder die Anwesenheit von Riba al-fadl mit überschüssigem, noch Riba al-nasia durch Stundung festgestellt werden. Die Shafii-Schule von Fiqh betrachtet die effiziente Ursache illa im Falle von Gold und Silber zu Sei ihr Eigentum der Währung thamaniyya oder das Medium des Umtausches, Rechnungseinheit und Wertschöpfung Dies ist auch die Maliki-Ansicht Nach einer Version dieser Ansicht, auch wenn Papier oder Leder das Medium des Austausches gemacht wird und den Status erhält Der Währung, dann gelten alle Regeln, die sich auf naqdain beziehen, oder Gold und Silber gelten für sie So ist nach dieser Fassung der Austausch, der Währungen verschiedener Länder mit einer anderen Rate als der Einheit einschließt, zulässig, muss aber auf einer Spot-Basis abgewickelt werden Der oben genannten zwei Schulen des Denkens ist, dass die oben zitierte effiziente Ursache illa der Währung thamaniyya ist spezifisch für Gold und Silber, und kann nicht verallgemeinert werden, das ist, jedes andere Objekt, wenn als ein Medium von Excha verwendet Ng, können nicht in ihre Kategorie aufgenommen werden. Daher sind nach dieser Fassung die Scharia - Unterlassungsansprüche für das Riba - Verbot nicht auf Papierwährungen anwendbar. Währungen, die zu verschiedenen Ländern gehören, können mit oder ohne Gewinn ausgetauscht werden, und zwar sowohl auf einer Stelle als auch auf einer verzögerten Basis Die frühere Fassung zitiert den Fall des Austausches von Papierwährungen, die demselben Land zur Verteidigung ihrer Fassung angehören. Die Konsensaussage der Juristen in diesem Fall ist, dass diese Umtausch ohne Gewinn oder in gleicher Höhe gleich sein muss und beurteilt werden muss Eine Spot-Basis Was ist die Begründung, die der obigen Entscheidung zugrunde liegt Wenn man die Hanafi und die erste Version der Hanbali-Position betrachtet, dann ist in diesem Fall nur eine Dimension der effizienten Ursache illa vorhanden, dh sie gehören zu denselben Gattungsspitzen Aber Papierwährungen sind weder abwägert noch messbar. Daher könnte das Hanafi-Gesetz anscheinend den Austausch von unterschiedlichen Mengen der gleichen Währung an Ort und Stelle erlauben Die effiziente Ursache der Währung thamaniyya ist nur für Gold und Silber spezifisch, dann Shafii und Maliki Gesetz würde auch erlauben, die gleiche Unnötig zu sagen, dies bedeutet, dass Riba-basierte Kreditaufnahme und Kreditvergabe Dies zeigt, dass es die erste Version der Shafii und Maliki dachten, die der Konsensentscheidung des Gewinnverbots und der aufgeschobenen Abwicklung im Falle des Austausches von Währungen, die zu demselben Land gehören, zugrunde liegen. Nach den Befürwortern würde die Ausweitung dieser Logik auf den Austausch von Währungen verschiedener Länder den Austausch mit dem Gewinn oder an Ein Satz, der sich von der Einheit unterscheidet, ist zulässig, da dort keine Einheit von Jins besteht, aber die Abrechnung muss vor Ort sein.2 1 2 Vergleich zwischen Devisenbörse und Bai-Sarf. Bai-Kies ist in der Fiqh-Literatur als Austausch mit Thaman haqiqi definiert, Definiert als Gold und Silber, die als das Hauptmedium des Austausches für fast alle großen Transaktionen dienten. Strahlen der Ansicht, daß jeder Austausch von Währungen von different countries is same as bai-sarf argue that in the present age paper currencies have effectively and completely replaced gold and silver as the medium of exchange Hence, by analogy, exchange involving such currencies should be governed by the same Sharia rules and injunctions as bai-sarf It is also argued that if deferred settlement by either parties to the contract is permitted, this would open the possibilities of riba-al nasia. Opponents of categorization of currency exchange with bai-sarf however point out that the exchange of all forms of currency thaman cannot be termed as bai-sarf According to this view bai-sarf implies exchange of currencies made of gold and silver thaman haqiqi or naqdain alone and not of money pronounced as such by the state authorities thaman istalahi The present age currencies are examples of the latter kind These scholars find support in those writings which assert that if the commodities of exchange are not gold or silver, even if one of these is go ld or silver then, the exchange cannot be termed as bai-sarf Nor would the stipulations regarding bai-sarf be applicable to such exchanges According to Imam Sarakhsi4 when an individual purchases fals or coins made out of inferior metals, such as, copper thaman istalahi for dirhams thaman haqiqi and makes a spot payment of the latter, but the seller does not have fals at that moment, then such exchange is permissible taking possession of commodities exchanged by both parties is not a precondition while in case of bai-sarf, it is A number of similar references exist which indicate that jurists do not classify an exchange of fals thaman istalahi for another fals thaman istalahi or gold or silver thaman haqiqi , as bai-sarf. Hence, the exchanges of currencies of two different countries which can only qualify as thaman istalahi can not be categorized as bai-sarf Nor can the constraint regarding spot settlement be imposed on such transactions It should be noted here that the definition of ba i-sarf is provided Fiqh literature and there is no mention of the same in the holy traditions The traditions mention about riba, and the sale and purchase of gold and silver naqdain which may be a major source of riba, is described as bai-sarf by the Islamic jurists It should also be noted that in Fiqh literature, bai-sarf implies exchange of gold or silver only whether these are currently being used as medium of exchange or not Exchange involving dinars and gold ornaments, both quality as bai-sarf Various jurists have sought to clarify this point and have defined sarf as that exchange in which both the commodities exchanged are in the nature of thaman, not necessarily thaman themselves Hence, even when one of the commodities is processed gold say, ornaments , such exchange is called bai-sarf. Proponents of the view that currency exchange should be treated in a manner similar to bai-sarf also derive support from writings of eminent Islamic jurists According to Imam Ibn Taimiya anything that performs the functions of medium of exchange, unit of account, and store of value is called thaman, not necessarily limited to gold silver Similar references are available in the writings of Imam Ghazzali5 As far as the views of Imam Sarakhshi is concerned regarding exchange involving fals, according to them, some additional points need to be taken note of In the early days of Islam, dinars and dirhams made of gold and silver were mostly used as medium of exchange in all major transactions Only the minor ones were settled with fals In other words, fals did not possess the characteristics of money or thamaniyya in full and was hardly used as store of value or unit of account and was more in the nature of commodity Hence there was no restriction on purchase of the same for gold and silver on a deferred basis The present day currencies have all the features of thaman and are meant to be thaman only The exchange involving currencies of different countries is same as bai-sarf with diff erence of jins and hence, deferred settlement would lead to riba al-nasia. Dr Mohamed Nejatullah Siddiqui illustrates this possibility with an example6 He writes In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1 20, if an individual purchases 50 at the rate of 1 22 settlement of his obligation in rupees deferred to a future date , then it is highly probable that he is in fact, borrowing Rs 1000 now in lieu of a promise to repay Rs 1100 on a specified later date Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 purchased on credit at spot rate Thus, sarf can be converted into interest-based borrowing lending.2 1 3 Defining Thamaniyya is the Key. It appears from the above synthesis of alternative views that the key issue seems to be a correct definition of thamaniyya For instance, a fundamental question that leads to divergent positions on permissibility relates to whether thamaniyya is specific to gold and silver, or can be associated with anything that performs the functions of money We raise some issues below which may be taken into account in any exercise in reconsideration of alternative positions. It should be appreciated that thamaniyya may not be absolute and may vary in degrees It is true that paper currencies have completely replaced gold and silver as medium of exchange, unit of account and store of value In this sense, paper currencies can be said to possess thamaniyya However, this is true for domestic currencies only and may not be true for foreign currencies In other words, Indian rupees possess thamaniyya within the geographical boundaries of India only, and do not have any acceptability in US These cannot be said to possess thamaniyya in US unless a US citizen can use Indian rupees as a medium of exchange, or unit of account, or store of value In most cases such a possibility is remote This possibility is also a function of the exchange rate mechanism in place, such as, convertibility of Indian rupees into US doll ars, and whether a fixed or floating exchange rate system is in place For example, assuming free convertibility of Indian rupees into US dollars and vice versa, and a fixed exchange rate system in which the rupee-dollar exchange rate is not expected to increase or decrease in the foreseeable future, thamaniyya of rupee in US is considerably improved The example cited by Dr Nejatullah Siddiqui also appears quite robust under the circumstances Permission to exchange rupees for dollars on a deferred basis from one end, of course at a rate different from the spot rate official rate which is likely to remain fixed till the date of settlement would be a clear case of interest-based borrowing and lending However, if the assumption of fixed exchange rate is relaxed and the present system of fluctuating and volatile exchange rates is assumed to be the case, then it can be shown that the case of riba al-nasia breaks down We rewrite his example In a given moment in time when the market rate of ex change between dollar and rupee is 1 20, if an individual purchases 50 at the rate of 1 22 settlement of his obligation in rupees deferred to a future date , then it is highly probable that he is in fact, borrowing Rs 1000 now in lieu of a promise to repay Rs 1100 on a specified later date Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 purchased on credit at spot rate This would be so, only if the currency risk is non-existent exchange rate remains at 1 20 , or is borne by the seller of dollars buyer repays in rupees and not in dollars If the former is true, then the seller of the dollars lender receives a predetermined return of ten percent when he converts Rs1100 received on the maturity date into 55 at an exchange rate of 1 20 However, if the latter is true, then the return to the seller or the lender is not predetermined It need not even be positive For example, if the rupee-dollar exchange rate increases to 1 25, then the seller of dollar would receive only 44 Rs 1100 convert ed into dollars for his investment of 50.Here two points are worth noting First, when one assumes a fixed exchange rate regime, the distinction between currencies of different countries gets diluted The situation becomes similar to exchanging pounds with sterlings currencies belonging to the same country at a fixed rate Second, when one assumes a volatile exchange rate system, then just as one can visualize lending through the foreign currency market mechanism suggested in the above example , one can also visualize lending through any other organized market such as, for commodities or stocks If one replaces dollars for stocks in the above example, it would read as In a given moment in time when the market price of stock X is Rs 20, if an individual purchases 50 stocks at the rate of Rs 22 settlement of his obligation in rupees deferred to a future date , then it is highly probable that he is in fact, borrowing Rs 1000 now in lieu of a promise to repay Rs 1100 on a specified later date Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 stocks purchased on credit at current price In this case too as in the earlier example, returns to the seller of stocks may be negative if stock price rises to Rs 25 on the settlement date Hence, just as returns in the stock market or commodity market are Islamically acceptable because of the price risk, so are returns in the currency market because of fluctuations in the prices of currencies. A unique feature of thaman haqiqi or gold and silver is that the intrinsic worth of the currency is equal to its face value Thus, the question of different geographical boundaries within which a given currency, such as, dinar or dirham circulates, is completely irrelevant Gold is gold whether in country A or country B Thus, when currency of country A made of gold is exchanged for currency of country B, also made of gold, then any deviation of the exchange rate from unity or deferment of settlement by either party cannot be permitted as it would c learly involve riba al-fadl and also riba al-nasia However, when paper currencies of country A is exchanged for paper currency of country B, the case may be entirely different The price risk exchange rate risk , if positive, would eliminate any possibility of riba al-nasia in the exchange with deferred settlement However, if price risk exchange rate risk is zero, then such exchange could be a source of riba al-nasia if deferred settlement is permitted7.Another point that merits serious consideration is the possibility that certain currencies may possess thamaniyya, that is, used as a medium of exchange, unit of account, or store of value globally, within the domestic as well as foreign countries For instance, US dollar is legal tender within US it is also acceptable as a medium of exchange or unit of account for a large volume of transactions across the globe Thus, this specific currency may be said to possesses thamaniyya globally, in which case, jurists may impose the relevant injunc tions on exchanges involving this specific currency to prevent riba al-nasia The fact is that when a currency possesses thamaniyya globally, then economic units using this global currency as the medium of exchange, unit of account or store of value may not be concerned about risk arising from volatility of inter-country exchange rates At the same time, it should be recognized that a large majority of currencies do not perform the functions of money except within their national boundaries where these are legal tender. Riba and risk cannot coexist in the same contract The former connotes a possibility of returns with zero risk and cannot be earned through a market with positive price risk As has been discussed above, the possibility of riba al-fadl or riba al-nasia may arise in exchange when gold or silver function as thaman or when the exchange involves paper currencies belonging to the same country or when the exchange involves currencies of different countries following a fixed exchang e rate system The last possibility is perhaps unIslamic8 since price or exchange rate of currencies should be allowed to fluctuate freely in line with changes in demand and supply and also because prices should reflect the intrinsic worth or purchasing power of currencies The foreign currency markets of today are characterised by volatile exchange rates The gains or losses made on any transaction in currencies of different countries, are justified by the risk borne by the parties to the contract.2 1 4 Possibility of Riba with Futures and Forwards. So far, we have discussed views on the permissibility of bai salam in currencies, that is, when the obligation of only one of the parties to the exchange is deferred What are the views of scholars on deferment of obligations of both parties Typical example of such contracts are forwards and futures9 According to a large majority of scholars, this is not permissible on various grounds, the most important being the element of risk and uncertaint y gharar and the possibility of speculation of a kind which is not permissible This is discussed in section 3 However, another ground for rejecting such contracts may be riba prohibition In the preceding paragraph we have discussed that bai salam in currencies with fluctuating exchange rates can not be used to earn riba because of the presence of currency risk It is possible to demonstrate that currency risk can be hedged or reduced to zero with another forward contract transacted simultaneously And once risk is eliminated, the gain clearly would be riba. We modify and rewrite the same example In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1 20, an individual purchases 50 at the rate of 1 22 settlement of his obligation in rupees deferred to a future date , and the seller of dollars also hedges his position by entering into a forward contract to sell Rs1100 to be received on the future date at a rate of 1 20, then it is highly probable that he is in fact, borrowing Rs 1000 now in lieu of a promise to repay Rs 1100 on a specified later date Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 dollars purchased on credit at spot rate The seller of the dollars lender receives a predetermined return of ten percent when he converts Rs1100 received on the maturity date into 55 dollars at an exchange rate of 1 20 for his investment of 50 dollars irrespective of the market rate of exchange prevailing on the date of maturity. Another simple possible way to earn riba may even involve a spot transaction and a simultaneous forward transaction For example, the individual in the above example purchases 50 on a spot basis at the rate of 1 20 and simultaneously enters into a forward contract with the same party to sell 50 at the rate of 1 21 after one month In effect this implies that he is lending Rs1000 now to the seller of dollars for one month and earns an interest of Rs50 he receives Rs1050 after one month This is a typical buy-back or repo repurchase transaction so common in conventional banking 10 3 The Issue of Freedom from Gharar 3 1 Defining Gharar. Gharar, unlike riba, does not have a consensus definition In broad terms, it connotes risk and uncertainty It is useful to view gharar as a continuum of risk and uncertainty wherein the extreme point of zero risk is the only point that is well-defined Beyond this point, gharar becomes a variable and the gharar involved in a real life contract would lie somewhere on this continuum Beyond a point on this continuum, risk and uncertainty or gharar becomes unacceptable11 Jurists have attempted to identify such situations involving forbidden gharar A major factor that contributes to gharar is inadequate information jahl which increases uncertainty This is when the terms of exchange, such as, price, objects of exchange, time of settlement etc are not well-defined Gharar is also defined in terms of settlement risk or the uncertainty surrounding delivery of the exchanged articles. Islamic scholars have identified the conditions which make a contract uncertain to the extent that it is forbidden Each party to the contract must be clear as to the quantity, specification, price, time, and place of delivery of the contract A contract, say, to sell fish in the river involves uncertainty about the subject of exchange, about its delivery, and hence, not Islamically permissible The need to eliminate any element of uncertainty inherent in a contract is underscored by a number of traditions 12.An outcome of excessive gharar or uncertainty is that it leads to the possibility of speculation of a variety which is forbidden Speculation in its worst form, is gambling The holy Quran and the traditions of the holy prophet explicitly prohibit gains made from games of chance which involve unearned income The term used for gambling is maisir which literally means getting something too easily, getting a profit without working for it Apart from pure games of chance, the holy prophet a lso forbade actions which generated unearned incomes without much productive efforts 13.Here it may be noted that the term speculation has different connotations It always involves an attempt to predict the future outcome of an event But the process may or may not be backed by collection, analysis and interpretation of relevant information The former case is very much in conformity with Islamic rationality An Islamic economic unit is required to assume risk after making a proper assessment of risk with the help of information All business decisions involve speculation in this sense It is only in the absence of information or under conditions of excessive gharar or uncertainty that speculation is akin to a game of chance and is reprehensible.3 2 Gharar Speculation with of Futures Forwards. Considering the case of the basic exchange contracts highlighted in section 1, it may be noted that the third type of contract where settlement by both the parties is deferred to a future date is forbi dden, according to a large majority of jurists on grounds of excessive gharar Futures and forwards in currencies are examples of such contracts under which two parties become obliged to exchange currencies of two different countries at a known rate at the end of a known time period For example, individuals A and B commit to exchange US dollars and Indian rupees at the rate of 1 22 after one month If the amount involved is 50 and A is the buyer of dollars then, the obligations of A and B are to make a payments of Rs1100 and 50 respectively at the end of one month The contract is settled when both the parties honour their obligations on the future date. Traditionally, an overwhelming majority of Sharia scholars have disapproved such contracts on several grounds The prohibition applies to all such contracts where the obligations of both parties are deferred to a future date, including contracts involving exchange of currencies An important objection is that such a contract involves sale of a non-existent object or of an object not in the possession of the seller This objection is based on several traditions of the holy prophet 14 There is difference of opinion on whether the prohibition in the said traditions apply to foodstuffs, or perishable commodities or to all objects of sale There is, however, a general agreement on the view that the efficient cause illa of the prohibition of sale of an object which the seller does not own or of sale prior to taking possession is gharar, or the possible failure to deliver the goods purchased. Is this efficient cause illa present in an exchange involving future contracts in currencies of different countries In a market with full and free convertibility or no constraints on the supply of currencies, the probability of failure to deliver the same on the maturity date should be no cause for concern Further, the standardized nature of futures contracts and transparent operating procedures on the organized futures markets15 is believed t o minimize this probability Some recent scholars have opined in the light of the above that futures, in general, should be permissible According to them, the efficient cause illa , that is, the probability of failure to deliver was quite relevant in a simple, primitive and unorganized market It is no longer relevant in the organized futures markets of today16 Such contention, however, continues to be rejected by the majority of scholars They underscore the fact that futures contracts almost never involve delivery by both parties On the contrary, parties to the contract reverse the transaction and the contract is settled in price difference only For example, in the above example, if the currency exchange rate changes to 1 23 on the maturity date, the reverse transaction for individual A would mean selling 50 at the rate of 1 23 to individual B This would imply A making a gain of Rs50 the difference between Rs1150 and Rs1100 This is exactly what B would lose It may so happen that the exc hange rate would change to 1 21 in which case A would lose Rs50 which is what B would gain This obviously is a zero-sum game in which the gain of one party is exactly equal to the loss of the other This possibility of gains or losses which theoretically can touch infinity encourages economic units to speculate on the future direction of exchange rates Since exchange rates fluctuate randomly, gains and losses are random too and the game is reduced to a game of chance There is a vast body of literature on the forecastability of exchange rates and a large majority of empirical studies have provided supporting evidence on the futility of any attempt to make short-run predictions Exchange rates are volatile and remain unpredictable at least for the large majority of market participants Needless to say, any attempt to speculate in the hope of the theoretically infinite gains is, in all likelihood, a game of chance for such participants While the gains, if they materialize, are in the nature of maisir or unearned gains, the possibility of equally massive losses do indicate a possibility of default by the loser and hence, gharar.3 3 Risk Management in Volatile Markets. Hedging or risk reduction adds to planning and managerial efficiency The economic justification of futures and forwards is in term of their role as a device for hedging In the context of currency markets which are characterized by volatile rates, such contracts are believed to enable the parties to transfer and eliminate risk arising out of such fluctuations For example, modifying the earlier example, assume that individual A is an exporter from India to US who has already sold some commodities to B, the US importer and anticipates a cashflow of 50 which at the current market rate of 1 22 mean Rs 1100 to him after one month There is a possibility that US dollar may depreciate against Indian rupee during these one month, in which case A would realize less amount of rupees for his 50 if the new rate is 1 21, A w ould realize only Rs1050 Hence, A may enter into a forward or future contract to sell 50 at the rate of 1 21 5 at the end of one month and thereby, realize Rs1075 with any counterparty which, in all probability, would have diametrically opposite expectations regarding future direction of exchange rates In this case, A is able to hedge his position and at the same time, forgoes the opportunity of making a gain if his expectations do not materialize and US dollar appreciates against Indian rupee say, to 1 23 which implies that he would have realized Rs1150, and not Rs1075 which he would realize now While hedging tools always improve planning and hence, performance, it should be noted that the intention of the contracting party - whether to hedge or to speculate, can never be ascertained. It may be noted that hedging can also be accomplished with bai salam in currencies As in the above example, exporter A anticipating a cash inflow of 50 after one month and expecting a depreciation of doll ar may go for a salam sale of 50 with his obligation to pay 50 deferred by one month Since he is expecting a dollar depreciation, he may agree to sell 50 at the rate of 1 21 5 There would be an immediate cash inflow in Rs 1075 for him The question may be, why should the counterparty pay him rupees now in lieu of a promise to be repaid in dollars after one month As in the case of futures, the counterparty would do so for profit, if its expectations are diametrically opposite, that is, it expects dollar to appreciate For example, if dollar appreciates to 1 23 during the one month period, then it would receive Rs1150 for Rs 1075 it invested in the purchase of 50 Thus, while A is able to hedge its position, the counterparty is able to earn a profit on trading of currencies The difference from the earlier scenario is that the counterparty would be more restrained in trading because of the investment required, and such trading is unlikely to take the shape of rampant speculation 4 Summary Co nclusion Currency markets of today are characterized by volatile exchange rates This fact should be taken note of in any analysis of the three basic types of contracts in which the basis of distinction is the possibility of deferment of obligations to future We have attempted an assessment of these forms of contracting in terms of the overwhelming need to eliminate any possibility of riba, minimize gharar, jahl and the possibility of speculation of a kind akin to games of chance In a volatile market, the participants are exposed to currency risk and Islamic rationality requires that such risk should be minimized in the interest of efficiency if not reduced to zero. It is obvious that spot settlement of the obligations of both parties would completely prohibit riba, and gharar, and minimize the possibility of speculation However, this would also imply the absence of any technique of risk management and may involve some practical problems for the participants. At the other extreme, if the obligations of both the parties are deferred to a future date, then such contracting, in all likelihood, would open up the possibility of infinite unearned gains and losses from what may be rightly termed for the majority of participants as games of chance Of course, these would also enable the participants to manage risk through complete risk transfer to others and reduce risk to zero It is this possibility of risk reduction to zero which may enable a participant to earn riba Future is not a new form of contract Rather the justification for proscribing it is new If in a simple primitive economy, it was prevention of gharar relating to delivery of the exchanged article, in todays complex financial system and organized exchanges, it is prevention of speculation of kind which is unIslamic and which is possible under excessive gharar involved in forecasting highly volatile exchange rates Such speculation is not just a possibility, but a reality The precise motive of an economic unit enter ing into a future contract - speculation or hedging may not ascertainable regulators may monitor end use, but such regulation may not be very practical, nor effective in a free market Empirical evidence at a macro level, however, indicates the former to be the dominant motive. The second type of contracting with deferment of obligations of one of the parties to a future date falls between the two extremes While Sharia scholars have divergent views about its permissibility, our analysis reveals that there is no possibility of earning riba with this kind of contracting The requirement of spot settlement of obligations of atleast one party imposes a natural curb on speculation, though the room for speculation is greater than under the first form of contracting The requirement amounts to imposition of a hundred percent margin which, in all probability, would drive away the uninformed speculator from the market This should force the speculator to be a little more sure of his expectations by being more informed When speculation is based on information it is not only permissible, but desirable too Bai salam would also enable the participants to manage risk At the same time, the requirement of settlement from one end would dampen the tendency of many participants to seek a complete transfer of perceived risk and encourage them to make a realistic assessment of the actual risk Notes References 1 These diverse views are reflected in the papers presented at the Fourth Fiqh Seminar organized by the Islamic Fiqh Academy, India in 1991 which were subsequently published in Majalla Fiqh Islami, part 4 by the Academy The discussion on riba prohibition draws on these views.2 Nabil Saleh, Unlawful gain and Legitimate Profit in Islamic Law, Graham and Trotman, London, 1992, p 16.3 Ibn Qudama, al-Mughni, vol 4, pp 5-9.4 Shams al Din al Sarakhsi, al-Mabsut, vol 14, pp 24-25.5 Paper presented by Abdul Azim Islahi at the Fourth Fiqh Seminar organized by Islamic Fiqh Academy, India in 1991.6 Paper by Dr M N Siddiqui highlighting the issue was circulated among all leading Fiqh scholars by the Islamic Fiqh Academy, India for their views and was the main theme of deliberations during the session on Currency Exchange at the Fourth Fiqh Seminar held in 1991.7 It is contended by some that the above example may be modified to show the possibility of riba with spot settlement too In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1 20, if an individual purchases 50 at the rate of 1 22 settlement of his obligation also on a spot basis , then it amounts to the seller of dollars exchanging 50 with 55 on a spot basis Since, he can obtain Rs 1100 now, exchange them for 55 at spot rate of 1 20 Thus, spot settlement can also be a clear source of riba Does this imply that spot settlement should be proscribed too The fallacy in the above and earlier examples is that there is no single contract but multiple contracts of exchange occurring at different po ints in time true even in the above case Riba can be earned only when the spot rate of 1 20 is fixed during the time interval between the transactions This assumption is, needless to say, unrealistic and if imposed artificially, perhaps unIslamic.8 Islam envisages a free market where prices are determined by forces of demand and supply There should be no interference in the price formation process even by the regulators While price control and fixation is generally accepted as unIslamic, some scholars, such as, Ibn Taimiya do admit of its permissibility However, such permissibility is subject to the condition that price fixation is intended to combat cases of market anomalies caused by impairing the conditions of free competition If market conditions are normal, forces of demand and supply should be allowed a free play in determination of prices.9 Some Islamic scholars use the term forward to connote a salam sale However, we use this term in the conventional sense where the obligations of both parties are deferred to a future date and hence, are similar to futures in this sense The latter however, are standardized contracts and are traded on an organized Futures Exchange while the former are specific to the requirements of the buyer and seller.10 This is known as bai al inah which is considered forbidden by almost all scholars with the exception of Imam Shafii Followers of the same school, such as Al Nawawi do not consider it Islamically permissible.11 It should be noted that modern finance theories also distinguish between conditions of risk and uncertainty and assert that rational decision making is possible only under conditions of risk and not under conditions of uncertainty Conditions of risk refer to a situation where it is possible with the help of available data to estimate all possible outcomes and their corresponding probabilities, or develop the ex-ante probability distribution Under conditions of uncertainty, no such exercise is possible The definition o f gharar, Real-life situations, of course, fall somewhere in the continuum of risk and uncertainty.12 The following traditions underscore the need to avoid contracts involving uncertainty. Ibn Abbas reported that when Allah s prophet pbuh came to Medina, they were paying one and two years advance for fruits, so he said Those who pay in advance for any thing must do so for a specified weight and for a definite time. It is reported on the authority of Ibn Umar that the Messenger of Allah pbuh forbade the transaction called habal al-habala whereby a man bought a she-camel which was to be the off-spring of a she-camel and which was still in its mother s womb.13 According to a tradition reported by Abu Huraira, Allah s Messenger pbuh forbade a transaction determined by throwing stones, and the type which involves some uncertainty. The form of gambling most popular to Arabs was gambling by casting lots by means of arrows, on the principle of lottery, for division of carcass of slaughtered anima ls The carcass was divided into unequal parts and marked arrows were drawn from a bag One received a large or small share depending on the mark on the arrow drawn Obviously it was a pure game of chance.14 The holy prophet is reported to have said Do not sell what is not with you. Ibn Abbas reported that the prophet said He who buys foodstuff should not sell it until he has taken possession of it Ibn Abbas said I think it applies to all other things as well.15 The Futures Exchange performs an important function of providing a guarantee for delivery by all parties to the contract It serves as the counterparty in the exchange for both, that is, as the buyer for the sale and as the seller for the purchase.16 M Hashim Kamali Islamic Commercial Law An Analysis of Futures , The American Journal of Islamic Social Sciences, vol 13, no 2, 1996.Send Your Comments to Dr Mohammed Obaidullah, Xavier Institute of Management, Bhubaneswar 751 013, India. Jika Anda merasa tulisan di atas berguna, luangkan waktu barang 5 menit untuk menyebarkannya Terima kasih. Pembahasan kali ini mencakup tentang apakah forex halal atau haram, Apakah forex sama dengan judi, dan bagaimana hukum forex dalam Islam Forex adalah salah satu bisnis yang dapat dilakukan secara online Karena bisnis ini berfisat fleksibel, artinya dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, tidak heran apabila semakin banyak orang tertarik untuk menggeluti bisnis perdagangan valas ini Namun, disisi lain Trading Forex menimbulkan polemik baru Hingga saat ini masih banyak perdebatan apakah forex itu halal ataukah haram Mungkin anda saat ini pun juga sedang mencari tahu kebenaran tentang halal atau haram nya Forex dari kedua perbedaan pendapat tersebut. Trading Forex halal atau haram. Dalam kesempatan ini, saya akan menyajikan penjelasan secara rinci tentang hukum Trading Forex dalam berbagai sudut pandang Sehingga setelah anda membaca artikel ini, anda akan mendapatkan gambaran jelas dari berbagai sumber dan anda dapat menyimpulkan sendi ri nantinya. Apakah Forex sama dengan judi. Tidak sedikit orang beranggapan bahwa Forex sama dengan judi Hal ini mungkin dikarenakan orang orang tersebut berpandangan bahwa dalam bisnis forex bisa mengakibatkan kerugian besar dalam waktu singkat Selain itu, orang orang awam dalam dunia Forex juga berfikir bahwa bekerja di Forex cukup dengan duduk duduk dan mendapatkan uang. Benarkah Forex sama dengan judi TIDAK Forex bukanlah judi, akan tetapi Forex murni perdagangan, yaitu perdagangan mata Uang Berikut ini saya uraikan faktor faktor pembeda Judi dengan Forex. Judi bersifat untung untungan, sedangkan Forex tidak Karena dalam Trading Forex dapat dilakukan analisa, yaitu analisa secara teknikal dan fundamental. Judi bersifat merugikan lawan, sedangkan dalam Forex bersifat win win solution, bersifat saling menguntungkan. Dalam judi tidak ada Produk yang diperdagangkan, sedangkan Forex produknya jelas, yaitu mata uang yang diperjual belikan. Hasil dari judi tidak bisa di prediksikan, sedangkan da lam Forex terdapat Money Management yang jelas, sehingga batas kerugian dan keuntungan dapat di kontrol dengan baik. Judi bersifat tidak pasti, sedangkan dalam Forex bisa dipastikan 100 apabila harga sudah terlalu tinggi maka harga akan turun, begitu juga sebaliknya ketika harga sudah terlalu murah. Judi dilarang keras oleh Negara, sedangkan forex diperbolehkan oleh Negara. Dengan melihat keenam alasan diatas, saya yakin anda sudah dapat menyimpulkan apakah forex itu sama dengan judi atau tidak. Hukum Halal Haram trading Forex Menurut Islam. Perspektif Islam dalam menentukan perihal halal dan haram sangatlah luas Tidak hanya dalam dunia trading, akan tetapi dalam hal apapun harus sangat jelas perkaranya Sesuatu pada dasarnya halal akan menjadi haram apabila dilakukan dengan cara tidak benar atau tidak sesuai dengan syariat Islam Berdagang itu diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi berdagang minuman keras haram hukumnya Itulah yang disebut dengan perspektif Tergantung dari sudut mana kita me mandang halal haramnya. Dalam sebuah buku berjudul MASAIL FIQHIYAH, ditulis oleh seorang ahli fikih bernama Prof Drs Masjfuk Zuhdi, menyatakan bahwa berdagang valas diperbolehkan dalam hukum Islam Perdagangan Forex atau mata uang asing ada karena kebutuhan pasar global yang secara tidak langsung mencakup semua Negara Untuk memenuhi kebutuhan Negara yang beraneka ragam itulah peran mata uang menjadi faktor yang paling utama. Berikut ini adalah sumber yang dapat digunakan sebagai acuan dalam polemik Forex saat ini tengah ramai diperbincangkan. Jangan Kamu Membeli ikan Dalam Luft, Karena Sesungguhnya Jual Beli Yang Demikian Itu Mengandung Penipuan. Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi dari Ibnu Mas ud. Dalam aturan jual beli, penjual harus memberitahukan dan menerangkan kepada pembeli secara rinci keadaan barang yang dijual Penjual harus menjelaskan ciri dan sifat sifatnya Dalam Forex, produk yang diperjualbelikan pun sangat jelas, baik sifat dan nilainya Sehingga, setiap kali melakukan transaksinya, Forex harus dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Forex adalah murni jual beli dan tidak termasuk riba Forex adalah memperdagangkan mata uang, Berbeda sekali apabila kita meminjamkan uang kepada seseorang dengan mengharapkan kembalian lebih Dan sangat jelas bahwasannya perdagangan memang diperbolehkan. Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. HR albaihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Dalam forex tidak akan terjadi transaksi apabila penjual dan pembeli tidak melakukan kesepakatan kerelaan Jadi dalam prakteknya, tidak ada unsur pemaksaan atau penipuan yang bersifat saling merugikan. Fatwa MUI tentang Halal dan Haram nya Trading Forex. Majelis Ulama Indonesia MUI , selaku panutan dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan syariah Islam pun mengeluarkan fatwa tentang halal dan haram nya Trading Forex. MUI menyatakan bahwa trading forex dengan transaksi SPOT diperbolehkan Adapun jenis transaksi yang tidak diperbolehkan yaitu transaksi swap, option, dan forward Transaksi Spot dikategorikan halal karena penyelesaian transaksinya diselesaikan pada saat itu juga Adapun penyelesaian paling lambat adalah 2 hari. Berikut ini adalah jenis Jenis perdagangan valas. Transaksi SPOT adalah transaksi jual beli Valas yang penyerahannya dilakukan pada saat itu juga Apabila ada keterlambatan, harus tidak boleh lebih dari jang ka waktu dua hari. Transaksi SWAP adalah suatu kontrak jual beli valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Transaksi FORWARD adalah transaksi jual beli Valas yang ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan pada saat akan datang Tempo watunya nya antara 2 24 jam sampai dengan satu tahun. Transaksi OPTION adalah kontrak untuk memperoleh hak beli dan hak jual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valas pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Jika kita tarik garis besarnya, Transaksi forex boleh dilakukan asalkan dengan menggunakan transaksi berjenis spot. Dalam aktifitas apapun sudah diatur hukumnya, apakah dilarang atau diperbolehkan Untuk perkara Forex apakah halal atau haram itu semua tergantung dari bagaimana dan cara tipe transaksi dilakukan Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran jelas kepada anda mengenai Apakah Forex itu halal atau haram Jadi sehingga anda akan dapat menarik k esimpulan sendiri.